Home > Keuangan Shariah > ISLAM dan PAJAK

ISLAM dan PAJAK

Islam dan Pajak

Posted by admin in Opini on 07 15th, 2010 |
Diterbitkan di majalah Hidayatullah edisi Juni 2010. http://majalah.hidayatullah.com/?p=1733

Oleh Ali Rama*

FOTO; prospekdinar.blogspot.com

Akhir-akhir ini isu pajak menjadi buah bibir di masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari terungkapnya skandal kongkalikong pegawai pajak yang diaktori oleh Gayus Tambunan. Seorang pegawai negeri dengan golongan IIIA yang baru bekerja selama 10 tahun, namun memiliki simpanan uang sebesar Rp 28 miliar di rekeningnya. Mustahil rasanya jika jumlah miliaran itu didapatkan melalui kerja halal, bahkan hal ini diduga kuat sebagai hasil praktik makelar kasus (markus).Sebagai bentuk reaksi protes masyarakat selaku wajib pajak atas kasus ini, muncul gerakan boikot pajak baik melalui jejaring sosial semacam facebook maupun gerakan demonstrasi jalanan. Gerakan boikot pajak akan semakin melumpuhkan negara mengingat pajak adalah darahnya sebuah negara, sumber pendapatan utama negara berasal dari pungutan masyarakat bernama pajak. Dalam lingkup negara Indonesia, kontribusi pajak terhadap APBN hampir mencapai 80 persen.

Melalui tulisan ini penulis bermaksud untuk memaparkan konsep pajak dalam perspektif Islam. Hal ini perlu disampaikan karena ada sebagian dari kalangan Muslim yang menganggap bahwa Islam tidak membolehkan menarik pajak dari pemeluknya. Pajak hanya berlaku bagi pemeluk non-Muslim, sedangkan untuk Muslim sendiri telah dibebankan bagi mereka berupa zakat.

Sumber Keuangan Publik
Jika kita merujuk pada zaman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam (SAW) dan Khulafa al-Rasyidun serta pemerintahan Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah, maka akan ditemukan praktik dan kebijakan yang berkenaan dengan perpajakan sebagai sumber keuangan publik.

Pembahasan tentang pajak juga bisa ditemukan pada buku-buku klasik peninggalan ilmuwan Muslim terdahulu, semacam Abu Yusuf dalam kitab Al-kharaj, Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal, Ibn Khaldum dalam Muqaddimah-nya. Juga dalam literatur kitab Imam Al-Ghazali, Al-Syatibi, dan ilmuwan-ilmuwan Muslim klasik lainnya.

Studi tentang perpajakan dan kebijakan pengeluaran belanja pemerintah masuk dalam lingkup keuangan publik. Menurut Abu Ubaid, konsep tentang keuangan publik diderivasikan dari harta milik Nabi Muhammad SAW yang dibedakan menjadi tiga macam, yaitu fay, safi dan khumus al-khumus.

Fay pada masa kenabian diartikan sebagai kekayaan yang diberikan oleh Rasul, yang berasal dari kekayaan kaum musyrik tanpa melalui kekerasan atau peperangan. Definisi ini diambil dari pemahaman tentang Surat al-Hasyr ayat 6, “Apa yang telah Allah berikan kepada Rasul-Nya (dan diambil kembali) dari mereka, karena mereka tidak melakukan penaklukan dengan tentara berkuda atau berunta…”

Kemudian, cakupan penerima fay diperluas bukan hanya kepada Nabi tapi juga kepada yang lainnya, hal ini bisa dilihat pada lanjutan surat al-Hasyr ayat 7. Istilah yang berkaitan dengan pendapatan publik dalam al-Qur`an dapat ditemukan misalnya anfal (al-Anfal [8]: 1), khums (al-Anfal [8]:41) dan jizyah (al-Taubah [9]: 24). Dalam beberapa Hadits juga disebutkan tentang jizyah dan kharaj.

Anfal biasa juga disebut sebagai ghanaim (rampasan perang), yaitu segala sesuatu yang diperoleh orang Muslim dari harta benda tentara musuh. Khumus al-khums adalah seperlima dari khums yang merupakan bagian yang diperuntukkan bagi Rasulullah SAW. Sedangkan safi adalah sesuatu yang dipilih oleh Rasulullah SAW dari harta rampasan Muslim sebelum ia dibagi.

Ketika Nabi SAW meninggal, seluruh pendapatannya, yakni fay, safi dan khumus al-khums, menjadi pendapatan publik yang dikelola oleh khalifah (pemimpin) untuk kepentingan publik.

Makna publik di sini tidak hanya dibatasi kepada publik Muslim seperti dalam konsep zakat, tapi publik mengacu kepada makna publik secara umum dengan mengesampingkan afiliasi keagamaan (Dr. Ugi Suharto, 2004). Demikianlah landasan gagasan keuangan publik dalam al-Qur`an.

Praktik pengumpulan pajak (jizyah dan kharaj) pada zaman Nabi SAW dilakukan oleh para amil yang memiliki dua peran ganda, sebagai pengumpul zakat dan pajak sekaligus. Kebijakan ini terus berlanjut pada masa pemerintahan Khulafa al-Rasyidun, pembangunan dasar-dasar sistem perpajakan mulai terjadi ketika dan setelah pemerintahan Khalifah Umar bin Khaththab. Reformasi dan penataan ulang sistem perpajakan setelah sekian lama rusak, terjadi pada pemerintahan Khalifah Umar ibn Abdul Aziz.

Kabarnya, di bawah kekhalifahan inilah sistem kebijakan fiskal Islam mengalami kesuksesan yang tak tertandingi sampai saat ini. Begitu efektifnya pengelolaan keuangan negara yang berasal dari zakat, pajak dan sumber-sumber keuangan lainnya, sehingga tak ditemukan satu orang pun yang melarat karena kelaparan dan kemiskinan di bawah pemerintahan khalifah ini.

Konsep Ibnu Khaldun
Konsep tentang sistem perpajakan juga diuraikan secara mendalam oleh Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah-nya. Jika sebuah negara ingin bermetamorfosis dari kebiasaan padang pasir, kepada kejayaan peradaban, maka ia membutuhkan dukungan pendapatan pajak yang besar untuk membiayai ekspansi pembangunan, baik fisik maupun non-fisik.

Pajak, akhirnya menjadi unsur penting dalam kelangsungan peradaban sebuah negara. Ia menjadi sumber utama untuk membiayai pengeluaran rutin dan belanja negara.

Namun, Ibnu Khaldun mengingatkan bahwa negara tidak boleh menetapkan tingkat pajak yang memberatkan pada wajib pajak (rakyat), “Usaha kultural berkembang dan meningkat, sebab pajak yang rendah membawa kepuasan hati. Apabila usaha kultural meningkat, jumlah kewajiban dan pembebanan pajak individu menjadi naik. Konsekuensinya, pendapatan pajak, yang merupakan jumlah total pembebanan individu, bertambah banyak,” (Muqaddimah, 389).

Jika tingkat pajak sangat tinggi, maka petani akan berhenti bekerja dan para pedagang tidak lagi berdagang. Tentu saja ini akan menyebabkan menurunnya pendapatan dari pajak, sehingga eksistensi negara mulai terancam. Dapat disimpulkan bahwa Ibnu Khaldun memahami betul fungsi pajak sebagai alat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Abu Yusuf, yang pernah ditunjuk sebagai Ketua Mahkamah Agung (Qadhi al-Qudha) pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid dalam kitab al-Kharaj-nya, juga berbicara tentang perlunya memperhatikan kemampuan dan kemudahan para pembayar pajak dalam pemungutan pajak. Ia sangat menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap para pemungut pajak untuk menghindari korupsi dan tindak penindasan. Ia juga menyarankan agar negara menunjuk pejabat yang jujur dan amanah yang akan mengumpulkan pajak dari wajib pajak. Ia mengecam keras perlakuan kasar terhadap para pembayar pajak oleh petugas pajak dan menganggapnya sebagai tindakan kriminal.

Imam al-Ghazali juga konsen terhadap pentingnya pajak dalam sebuah negara. Beliau berpendapat bahwa negara dapat menetapkan pajak “ekstrareligius” terhadap semua penduduk, melampaui sumber-sumber pendapatan yang diatur agama, dan tergantung pada kebutuhan masyarakat.

Beliau memperkenalkan prinsip-prinsip perpajakan benefits recieved dan ability to pay yang biasa digunakan dalam literatur-literatur perpajakan kontemporer.

Dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan pajak bagi umat Islam itu boleh dilakukan selama merujuk pada maslahah (kepentingan publik). Pajak memiliki fungsi kesejahteraan jika dikelola secara baik dan amanah. Dikarenakan pajak dipungut dari hasil keringat masyarakat, maka negara harus mengalokasikannya untuk kepentingan rakyat sebesar-besarnya dan memastikan bahwa para pengelola pajak itu adalah amanah dan tidak koruptif. Wallahu a’lam bish shawab. SUARA HIDAYATULLAH JUNI 2010
*Mahasiswa S2 International Islamic University Malaysia.

About these ads
Categories: Keuangan Shariah
  1. yus
    July 22, 2010 at 8:16 pm

    Pajak di Indonesia gila-gilaan dan tidak sesuai dengan hukum Islam.. Sudah tidak jelas hukumnya ruwet.. abu-abu dan orang miskin juga kena pajak dan gilanya sekarnag buruh pun wajib punya NPWP, Alasannya untuk rakyat padahal kita tahu untuk siapa pajak itu sebagian besar.. Sementara orang asing bebas leluasa mengambil sumberdaya alam kita dnegan pajak yang harusnya lebih tinggi.. Pantas saja di akhir zaman ini akan datang Imam Mahdi yang akan membebaskan rakyat dari pajak.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: