Ancaman Kemewahan

February 20, 2013 Leave a comment
Ali Rama
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah &
Pengurus Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)
Sejarah adalah catatan perjalanan panjang manusia menuju masa depan, kumpulan masa lalu menuju hari esok, dan pembuka gerbang untuk menyongsong masa depan. Sejarah tidak hanya rentetan peristiwa, tetapi merupakan kumpulan gambar yang menyingkap prestasi dan kegagalan, kecemerlangan dan kemalangan, serta kejayaan dan kehancuran.
 Ia, menurut Khurshid Ahmad (2007), laksana cermin yang dapat memotret setiap episode jatuh bangunnya suatu bangsa atau peradaban. Jatuh bangun suatu bangsa punya mekanismenya sendiri. Maju karena ada faktor dan pemicunyanya, mundur pun seperti itu. Alquran menempatkan faktor moral dan materi sebagai penentu atas maju dan mundurnya suatu bangsa.
Salah satu pemicu kemunduran suatu bangsa menurut Alquran adalah hidup bermewah-mewah (taraf) atau orang kaya yang hidup bermewah-mewah (mutraf). Alquran banyak menguraikan perilaku kaum yang suka bermewah-mewah alias kaum mutraf ini, di antaranya, dalam QS al-Isra:16, al-Waqi\’ah: 45, as-Saba: 34- 37, Huud: 116, dan lain-lain.
Kandungan QS al-Isra’:16, misalnya, secara jelas menegaskan bahwa kemewahan berpotensi menjadi ancaman terhadap kelangsungan suatu bangsa. Jika penguasa suatu negeri hidup berfoya-foya, ini akan mengantar mereka melupakan tugas-tugasnya serta mengabaikan hak-hak orang kebanyakan dan membiarkannya hidup miskin. Sehingga, mengundang kecemburuan sosial.
Jika ada penguasa yang hanya untuk keperluan pernikahan menghabiskan miliaran rupiah untuk pesta penyelenggaraannya sementara rakyat nya masih banyak yang menderita kelaparan dan kemiskinan, ini akan menjauhkan penguasa dan rakyatnya. Dan, ini menjadi benih-benih mun culnya disloyalitas terhadap pemim pinnya. Disloyalitas ini tentunya akan menghambat terjadinya proses pembangunan.
Ibnu Khaldun memperkenalkan siklus peradaban (muncul, berkembang, dan hancur). Pada awalnya, terjadi transformasi dari masyarakat primitif menjadi masyarakat kota, di mana agama menjadi faktor pembentuk dari solidaritas (ashabiyah) pertumbuhan dan perkembangannya. Saat mencapai puncaknya, terjadi pemusatan kekuasaan dan tirani, kesantaian dalam menikmati buah kekuasaan dan menumpuk kekayaan, hidup bermewah-mewah, berfoya-foya, serta hidup bermalas-malasan.
Saat berada di puncak kejayaan itu, sebenarnya sedang meluncur ke tahap kehancuran dan kemunduran. Artinya, kemewahan (taraf) adalah fenomena yang melekat secara niscaya dalam proses peradaban ketika suatu masyarakat eko nomi dengan jaringan ekonomi yang sangat sederhana (primitif), tingkat kesejahteraan dan kemakmuran yang rendah berkembang menjadi masyarakat kota yang berkelimpahan materi.
Kemewahan, menurut Ibnu Khaldum, memiliki dampak pada dimensi moral dan ekonomi. Pada dimensi moral akan melahirkan sifat kemalasan, ketidakpedulian, dan hedonisme yang ber dampak pada produktivitas dan kreativitas yang rendah. Akhirnya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Sementara, dimensi ekonomi terlihat pada tingginya tingkat konsumsi (konsumerisme), khususnya pada barang- barang mewah. Sehingga, menyebabkan ketimpangan pertumbuhan sektor ekonomi dalam perekonomian.
Dampak kerusakan perilaku bermewah-mewah para penguasa akan jauh lebih besar dibandingkan dengan kemewahan kehidupan rakyatnya. Adanya kekuasaan ditangannya, bisa saja penguasa menyuburkan budaya korupsi untuk melangsungkan kehidupan kemewahannya.
Ada begitu banyak pejabat di negeri ini yang karena terobsesi hidup dengan kemewahan lalu menggunakan kekuasaannya untuk mengakses sumber- sumber pendapatan yang tidak halal. Tidak bisa dimungkiri, banyak pejabat di negeri ini tidak seimbang antara pendapatan resminya dengan kehidupan kemewahannya.
Pertumbuhan ekonomi kita yang sekitar 6,3 persen itu ternyata ditopang oleh konsumsi dalam negeri dan kontribusi dari sektor non-tradeable. Artinya, kualitas pertumbuhan ekonomi kita lebih banyak dibanjiri oleh produk-produk konsumerisme dan jasa yang identik dengan kehidupan kemewahan.
Sementara, di pulau-pulau terpencil di negeri ini masih banyak yang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Mereka kelaparan, buta huruf, putus sekolah, pengangguran, dan menghadapi permasalahan sosial lainnya. Artinya, sektor produksi lebih banyak terfokus pada produksi barang-barang sekunder (hajiyat) dan tersier (tahsiniyat) dibanding dengan kebutuhan dasar ekonomi (dharuriyat). Di sisi lain, jurang pendapatan antarmasyarakat juga semakin memprihatinkan, terlihat pada rasio gini yang semakin besar, 0,41 persen.
Kehidupan yang bermewah-mewah dan berfoya-foya akan menjadi ancaman serius bagi solidaritas dan integrasi masyarakat kita. Apalagi, di saat penduduk masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jika menggunakan ukuran kemiskinan sesuai standar internasional, yakni dua dolar AS per hari, warga miskin Indonesia sekitar 100 juta jiwa atau 42 persen dari jumlah penduduk.
Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan berpotensi melahirkan kecemburuan, perselisihan, dan konflik sosial. Karena sudah mengidentifikasi potensi kemunduran bangsa akibat kehidupan yang bermewah-mewahan (mutraf), agama pun menawarkan solusi. Agama menganjurkan untuk hidup yang seimbang dan sederhana sesuai dengan standar hidup yang berlaku di masyarakat, tidak berlebih-lebihan dalam bertindak, tidak tenggelam dalam buaian hawa nafsu, dan tidak mementingkan diri sendiri.
Agama menganjurkan kehidupan yang sederhana, yaitu antara keborosan dan kebakhilan. Ia juga menganjurkan bagi mereka yang diberi nikmat materi yang lebih untuk menyuburkan sikap kedermawanan berupa zakat, infak, dan sedekah.
Yang perlu dicatat adalah Islam itu agama yang memiliki keberpihakan yang sama kepada yang kaya dan miskin, tidak seperti kapitalisme yang terlalu berpihak kepada orang kaya (borjuis). Islam juga bukan sosialisme yang terlalu berpihak kepada orang miskin (proletar).

Tulisan ini diterbitkan di harian koran Opini Republika, 5 Februari 2013

Categories: Umum

Parkir Dana Haji

October 30, 2012 Leave a comment

Ali Rama

Pengurus Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)

Setiap tahun terdapat lebih dari 200 ribu Muslim Indonesia menunaikan ibadah haji. Umat Islam Indonesia yang sekitar 80 persen dari 240 juta penduduk pasti berkeinginan minimal sekali dalam seumur hidup menunaikan ibadah haji. Dorongan masyarakat menunaikan ibadah haji bukan hanya lantara ia bagian dari pada rukun Islam tapi menunaikan ibadah yang sekali dalam setahun ini memberikan pengalaman spiritual yang lebih dibandingkan dengan rukun-rukun Islam lainnya.

Kewajiban ibadah haji hanya dikhususkan bagi mereka yang memeliki kemampuan ekonomi khususnya yang dapat membayar ongkos naik haji (ONH). Sebagaimana diketahui bahwa terjadi peningkatan pendapatan per kapita di tanah air. Hal ini secara otomatis meningkatkan permintaan untuk menunaikan ibadah haji setiap tahun. Indikator ini terlihat pada daftar antrian yang harus menunggu 10 tahun agar dapat naik haji. Kondisi inilah yang menjadikan ritual ibadah haji memiliki potensi ekonomi yang sangat menggiurkan.

Sementara itu, nilai ekonomi haji secara eksplisit disebutkan dalam al-Quran “Tidak ada salahnya kalian mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masya’aril Haram dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat” (al-Baqarah: 198). Makna “mencari karunia dari Tuhanmu” bisa diartikan sebagai berdagang. Dalam artian, jutaan Muslim yang berkumpul di tanah suci secara otomatis akan mengundang munculnya pedagang-pedangan yang menyediakan kebutuhan para jama’ah haji tersebut, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji maupun yang tidak berkaitan. Tentunya, negara Arab Saudilah yang paling banyak menikmati keuntungan ekonomi ibadah haji melalui dengan arus kunjungan yang mencapai jutaan Muslim setiap tahun ditambah lagi dengan kunjungan umrah yang bisa terjadi di luar jadwal haji yang jumlahnya tidak kalah banyak.

Dalam konteks Indonesia, potensi ekonomi haji salah satunya terletak pada total dana haji yang dikelola oleh Kemenag (Dirjen Haji) yang mencapi sekitar Rp 43 triliun. Dana fantastik ini berasal dari pesanan seat panjang antrian yang saat ini sudah sekitar 10 tahun. Artinya, bagi mereka yang ingin menunaikan haji, baru bisa berangkat setelah 10 tahun dari pemesanan seat-nya.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2012, biaya rata-rata penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2012/1433 H sebesar 3.617 dolar AS atau setara dengan Rp 33,3 juta per orang. Besaran ini naik 84 dolar AS dibandingkan dengan BPIH tahun 2011, yaitu 3.533 dolar AS (Rp 32,5 juta). Kenaikan ini disebabkan biaya haji ditetapkan berdasarkan harga pasar yang berlaku, nilai tukar rupiah atas dolar, biaya tiket pesawat, biaya sewa pemondokan, dll.

Di sisi lain, daftar calon jamaah haji Indonesia yang masuk dalam daftar tunggu mencapai sekitar 1,9 juta orang. Dan tidak menutup kemungkinan jumlah daftar tunggu ini akan semakin bertambah seiring dengan pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia yang semakin bertambah.

Pertanyaannya adalah kemana dana haji yang puluhan triliun itu diparkir? Apakah dana haji itu dikelolah dan diparkir di tempat yang sesuai dengan ajaran Islam dan apakah keuntungan dari penempatan dana haji itu dikembalikan kepada para jamaah haji?

Saat ini dana haji yang mencapai sekitar Rp 43 triliun disimpan dalam bentuk Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) yang mencapai Rp 35 triluin yang dititipkan ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU). Sementara sisanya sebesar Rp 8 triliun diparkir diperbankan dengan komposisi Rp 6 triliun di bank konvensional (75%) dan Rp 2 triliun di bank Syariah (25%). Porsi perbankan syariah ini lebih sedikit dari rekomendasi pemerintah (30%) dan DPR (40%).

Anggito Abimayu yang berlatar belakang ekonomi yang ditunjuk menjadi Direktur Haji dan Umroh Kemenag diharapkan dapat mengelola triliunan dana haji tersebut secara baik, sesuai dengan syariat dan untuk kepentingan jamaah haji sendiri. Sebagaimana diungkapkannya bahwa selama ini dana haji tersebut sekedar dititipkan saja ke DJPU tanpa di-back up oleh proyek yang jelas yang dapat menciptakan pendapatan dan sebagainnya juga lebih banyak dititip di bank konvensional. Lebih menyedihkannya lagi bahwa dana haji tersebut menjadi komoditas bisnis oleh pihak tertentu. Menurut Fitra terdapat sekitar Rp 806 miliar dari anggaran Dana Abadi Umat yang diinvestasikan oleh Kementerian Agama yang harus dikembalikan kepada jamaah haji.

Ada rencana ke depannya dana haji akan dikonsentrasikan ke perbankan syariah dan sukuk berbasis proyek sehingga akan memberikan nilai manfaat. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan syariah memang paling tepat untuk mengelola dana haji tersebut dibandingkan dengan bank konvensional. Dana umat tersebut sudah sepatutnya dikelola secara syariah dan berkontribusi pula dalam mengembangkan perbankan syariah tanah air. Jika dana haji tersebut diparkir di bank syariah secara otomatis akan dialirkan kembali ke masyarakat melalui pembiayaan sektor riil yang selama ini menjadi ciri khas dari bank syariah. Rasio pembiyaan terhadap dana pihak ketika rata-rata hampir mencapai 100 persen selama 5 tahun terakhir. Artinya dana-dana yang masuk ke bank syariah diputar kembali ke sektor riil melalui berbagai bentuk pembiayaan yang sesuai dengan syariah

Data BI per Agustus 2012, aset perbankan syariah sudah mencapai Rp 167 triliun atau sekitar 4,27 persen dari total aset perbankan nasional. Pertumbuhan aset perbankan syariah sekitar 40 persen per tahun. Dengan dijadikannya perbankan syariah sebagai pengelola dana haji dari pada bank konvensional akan semakin memperkuat permodalan bank syariah untuk membiayai sektor produktif yang umumnya berhubungan dengan sektor Usaha Kecil dan Menengah. Tentunya bank syariah harus berbenah diri jika sekiranya nanti mendapatkan limpahan dana haji dalam porsi yang besar melalui penciptaan instrumen atau produk yang bisa digunakan investasi. Bank syariah dapat memaksimalkan kantor-kantor cabang konvensional melalui strategi office channeling untuk menjangkau para calon jamaah haji yang tersebar di pelosok Indonesia untuk mengakses layanan tabungan atau investasi haji haji.

Selanjutnya, seharusnya undang-undang penyelenggaraan haji perlu memasukkan klausal pengelolaan dana haji sepenuhnya dikelolah oleh bank syariah dan bukan bank konvensional.

Tulisan ini diterbitkan di Opini Republika, 22/10/2012

Categories: Keuangan Shariah

Basis Maqasid Syariah

September 7, 2012 Leave a comment

Ali Rama (Dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jkt) &

Makhlani (Penasehat Konsorsium Ekonomi Islam)

Hukum Islam dikenal memiliki dua sifat, yaitu baku (muhkamat), agar Islam memiliki satu kesatuan pikiran, rasa dan perilaku bagi umat dan menjadikannya umat yang satu, dan temporal (mutasyabihat) untuk membuka ruang perbedaan berdasarkan ruang, waktu dan kondisi masing-masing dengan tetap memperhatikan maksud-maksud syara’. Hukum dalam hal ini bisa berubah menurut situasi dan kondisi dengan tujuan tercapainya kemaslahatan manusia. Kedua sifat karakteristik hukum Islam inilah yang membuat Islam tetap orisinil dan bisa survive meskipun peradaban manusia semakin modern dan kompleks.

Hukum-hukum syariat yang disyariatkan kepada umat manusia adalah untuk kemaslahatan mereka sendiri di dunia dan akhirat. Tujuan syariah atau biasa disebut maqashid syariah adalah untuk mencapai kebaikan, maslahat bagi manusia dan menghindari bahaya dan kerusakan mereka.

Menurut Imam al-Ghazali, tujuan utama dari syariat adalah untuk mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap: agama (din), jiwa (nafs), akal (‘aql), keturunan (nasl) dan harta (mal). Segala sesuatu yang dapat melindungi lima unsur kepentingan publik tersebut adalah keharusan dan sebaliknya, segala sesuatu yang dapat mengancam ke lima kepentingan publik itu adalah harus dihilangkan.

Kebijakan pembangunan seharusnya berorientasi pada pemenuhan maqashid syariah, yakni perlindungan dan pengembangan lima unsur kepentingan publik tersebut. Pertama, perlindungan agama (din). Masyarakat diberikan ruang kebebasan untuk mengamalkan dan mengembangkan ajaran agamanya dengan baik. Agama menginjeksikan makna dan tujuan hidup dalam kehidupan, menyediakan arah yang benar atas semua usaha manusia dan mentransformasi individu menjadi manusia yang lebih baik melalui perubahan cara berpikir, sikap, perilaku, gaya hidup, selera dan bagaimana berinteraksi kepada Pencipta, sesama manusia dan lingkungan.

Para pakar sejarah termasuk Toynbee dan Durants mengakui bahwa agama memiliki peran penting dalam kemajuan suatu peradaban. Kejayaan peradaban Islam yang pernah berlangsung selama 8 abad tidak terlepas dari karakteristik ajaran Islam itu sendiri yang sangat mendorong pembangunan dan kemajuan peradaban. Jika kebijakan pembangunan bersifat sekularistik yang mengutamakan materialisme dan hedonisme, justru akan membuat pembangunan itu rapuh dan sebaliknya menurut Ibnu Khaldum sedang menuju ke kehancurannya. Oleh karenanya, orientasi pembangunan justru seharusnya mendorong setiap individu supaya taat menjalankan ajaran agamanya.

Kedua, perlindungan jiwa (nafs). Manusia adalah faktor penting dalam pembangunan sebagaiman fungsinya sebagai khalifah di muka bumi. Fungsi khalifah menempatkan manusia sebagai pelaku utama dan tentunya memiliki kapasitas untuk mengelola alam semesta beserta isinya sesuai yang dikehendaki oleh Sang Penciptanya.

Kebijakan pembangunan harus menjamin kelangsugan hidup manusia. Segala sesuatu yang dapat melindungi jiwa harus dijaga dan segala sesuatu yang dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia harus di basmi. Misalnya, Salah satu faktor yang paling banyak mengancam kehidupan manusia adalah kecelakaan lalu lintas. Menurut data dari WHO, kecelakaan lalu lintas menempati urutan ke 3 penyebab kematian setelah HIV/AIDS dan TBC. Ada sekitar 2,5 juta jiwa manusia mati di seluruh dunia setiap tahun akibat kecelakaan lalu lintas.

Di Indonesia sendiri, selama tahun 2011 terjadi 109.776 kecelakaan dengan korban meninggal 31.185. Yang baru-baru ini, sekitar 908 jiwa yang tewas akibat kecelakaan lalu lintas saat mudik lebaran tahun ini, meningkat 17 persen dari tahun 2011. Artinya, syariat mewajibkan kepada pihak yang memiliki otoritas untuk menyediakan infrastruktur transfortasi yang nyaman, aman dan manusiawi yang bisa menyelamatkan jiwa manusia dari kematian. Jika pemerintah lalai menyediakan fasilitas umum ataupun turut membiarkan ini terjadi tanpa ada tindakan untuk mencegahnya maka secara moral itu melanggar syariat agama. Karena sudah membiarkan jiwa manusia mati secara sia-sia.

Ketiga, menjaga akal (‘aql). Akal adalah karakteristik pembeda manusia di banding dengan makhluk yang lain. Ia butuh untuk diasah dan dikembangkan secara terus-menerus demi mencapai kehidupan manusia yang berkeadaban. Akal adalah pabrik yang menghasilkan ilmu pengetahuan. Pengembangan akal/ilmu bisa dilakukan melalui sistem pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Memberikan akses pendidikan bagi setiap manusia baik yang kaya maupun yang miskin, perkotaan maupun pedesaan adalah kewajiban agama sebagaimana ia adalah salah satu tujuan syariah yang harus dijaga dan dikembangkan. Semua negara-negara yang maju menempatkan pendidikan sebagai unsur penting dalam pembagunan negaranya.

Keempat, menjaga keturunan (nasl). Keturunan di sini bisa diartikan sebagai keberlanjutan. Pembangunan ekonomi misalnya tidak boleh hanya  mengejar pertumbuhan ekonom tinggi semata tanpa mempertimbangkan kesinambungan pembangunan (sustainable development). Semua kekayaan alam dikuras sampai habis tanpa memikirkan generasi-generasi selanjutnya. Oleh karenanya, kebijakan pembangunan semestinya lebih mengedepankan keberlanjutan pembangunan supaya generasi selanjutnya tidak mengalami kehabisan sumber ekonomi akibat kerakusan orang-orang masa kini.

Kelima, perlindungan harta (mal). Harta adalah sama pentingnya dibandingkan dengan empat item sebelumnya yang perlu dilindungi dan dikembangkan menurut maqashid syariah. Rasulullah bersabda “Tidak ada salahnya kekayaan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah” (al Bukhari).

Harta adalah titipan Allah yang butuh untuk dikembangkan dan digunakan demi mengurangi kemiskinan, memenuhi kebutuhan manusia, membuat kehidupan lebih nyaman dan mendorong distribusi pendapatan dan kekayaan secara merata dan adil. Kebijakan demi mengembangkan kehidupan ekonomi orang-orang yang tidak mampu adalah termasuk dari kewajiban agama.

Hal yang perlu dilakukan untuk mengembangkan harta demi mencapai maqashid syariah adalah melalui pendidikan keuangan (financial education) bagi setiap individu. Setiap individu perlu diajari bagaimana mengelola sumber dan pengeluaran pendapatan, inilah yang jarang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan negeri ini. Setiap individu perlu diajarkan bagaimana menciptakan peluang yang bisa memberikan penghasilan keuangan. Pendidikan keuangan akan membuat anak didik untuk berorientasi menciptakan lapangan pekerjaan, atau dengan kata lain mengembangkan harta melalui penciptaan peluang bisnis yang baru. Inilah sebenarnya cara yang paling efektif dalam menanggulangi kemiskinan dibandingkan hanya mengandalkan program pengentasan kemiskinan dari pemerintah ataupun program zakat, infak dan shadakah yang juga persentasinya hanya sekitar 2,5% per individu. Wallahu’alam bissawab,

Tulisan ini diterbitkan di Opini Koran Republika (7/9/2012)

Categories: Keuangan Shariah

Hegemoni Pasar Keuangan

June 3, 2012 Leave a comment

Ali Rama

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnisn UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pengurus Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)

Berita akan keluarnya Yunani dari zona euro membuat para pelaku pasar panik yang kemudian memberikan sentimen negatif di pasar keuangan. Misalnya terlihat pada pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan fluktuasi indeks saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Selama sepekan kemarin, nilai tukar rupiah mengalami tekanan. Pada penutupan hari perdagangan (25/5), rupiah melemah pada level Rp 9.310 per dolar AS dari sebelumnya di level Rp 9.275 per dolar AS. Hal yang sama terjadi pa da Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun ke level 3.902,51, semakin menjauh dari level 4.000.

Pemerintah optimistis jika virus krisis utang Yunani tidak akan berdampak serius pada perekonomian nasional di karenakan fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat yang tecermin dari defisit neraca perdagangan yang masih tipis, cadangan devisa yang besar (sekitar Rp 122 triliun). Apalagi gejolak nilai tukar yang terjadi di pasar uang masih bisa dikendalikan pihak otoritas melalui intervensi kebijakan.

Pertanyaannya, apakah Indonesia tidak akan terkena virus krisis Eropa di tengah-tengah sistem keuangan saat ini yang semakin terbuka, terkoneksi, saling tergantung, dan terintegrasi? Dampak krisis Eropa sudah terlihat pada penurunan volume ekspor nonmigas yang turun dari 4,9 miliar dolar pada 2011 ke 4,6 miliar dolar pada Januari-Maret 2012 (BPS).

Menurut Prasetyantoko (2008), gejolak keuangan yang sering terjadi di pasar keuangan (pasar modal, uang, dan obligasi) adalah fenomena biasa yang sering terjadi dalam perekonomian, apalagi di sektor finansial. Fluktuasi yang terlalu besar dan terus-menerus akan berdampak pada instabilitas ke uangan. Jika instabilitas ini tidak tertangani dengan baik bisa berkembang menjadi krisis keuangan.

Jika krisis ini menular dan mengganggu sektor-sektor ekonomi lainnya, maka akan bermetamorfosis menjadi krisis ekonomi. Sumber krisis memang tidak selalu datang dari sektor keuangan, tetapi sektor keuangan adalah transmisi paling efektif dalam menciptakan benihbenih krisis. Semakin tinggi sektor keuangan, semakin besar risiko terjadinya krisis.

Di abad ke-21 ini, dunia semakin ren tan terhadap krisis ekonomi. Setidaknya dalam kurun 10 tahun terakhir telah terjadi tiga krisis besar yang memorak-porandakan perekonomian suatu negara. Yakni, krisis keuangan Asia 1997-1998, krisis ekonomi global 20082009, dan krisis utang zona euro yang muncul sejak 2009 dan memuncak pada 2012 ini.

Dalam waktu sekejap, krisis Asia 1997-1990 telah menyulap negara-nega ra Asia yang tadinya dikagumi sebagai Asian Miracle (keajaiban Asia) tiba-ti ba menjadi Asian Mirage (nestapa Asia). Sementara itu, krisis ekonomi global 2008-09 berawal dari gagal bayar kredit perumahan (mortgage) berkualitas rendah yang terjadi di AS.

Krisis tersebut kemudian membangkrutkan lembaga raksasa keuangan dunia seperti Lehman Brother, Bear Stears, AIG (American International Group), dan Merrill Lynch. Krisis ini ke mudian menyebar ke negara-negara Eropa dan Jepang serta negara-negara mitra perdagangan AS.

Krisis yang masih terus terjadi dan menghantui negara-negara Eropa saat ini adalah krisis utang Eropa 20092012. Negara yang paling meradang akibat krisis utang ini adalah Yunani, bahkan ada keinginan untuk menendangnya dari Uni Eropa supaya tidak berdampak domino terhadap ekonomi negara Eropa lainnya. Krisis inilah yang membuat kepanikan di pasar keuangan belakangan ini. Krisis ini dianggap sebagai kiamat bagi sistem kapitalisme yang telah menjadi simbol kejayaannya di negara-negara Eropa.

Berkaca dari tiga peristiwa di atas, sesungguhnya krisis selalu berawal dari krisis di sebuah negara dan kemudian menjalar ke negara-negara lainnya. Selanjutnya, krisis yang muncul belakang an ini berasal dari sektor keuangan yang ditandai perubahan drastis atas harga-harga aset keuangan.

Krisis yang terjadi di sektor keuangan tidak hanya berdampak pada pelakupelaku di sektor tersebut tetapi juga berdampak pada perekonomian dan kehidupan masyarakat banyak, apalagi jika bertransmisi ke sektor ekonomi lainnya.

Sektor keuangan sebagai faktor utama munculnya gejolak keuangan yang bisa berkembang menjadi krisis tidak terlepas dari fenomena hegemoni keuangan saat ini. Investasi keuangan le bih dominan dibandingkan dengan investasi riil (fisik).

Penelitian Agustianto (2007) menemukan bahwa transaksi maya keuangan mencapai lebih dari 95 persen dari keseluruhan transaksi dunia, hanya sekitar lima persen transaksi riil di sektor perdagangan barang dan jasa. Volume transaksi di pasar uang dunia mencapai 1,5 triliun dolar AS dalam sehari, sedangkan volume transaksi perdagangan riil hanya enam triliun setiap tahun. Celakanya lagi, hanya sekitar 45 persen yang on the spot sisinya forward, future, dan options.

Artinya, sektor keuangan tidak berfungsi sepenuhnya lagi sebagai lembaga intermediasi sektor ekonomi riil atau sebagai derivasi sektor riil. Sektor ini menjadi sektor yang tidak terkoneksi dengan sektor ekonomi riil, bahkan menjadi lumbung untuk meraup keuntungan yang besar di era perekonomian modern ini melalui variasi produk keuangan yang serbacanggih.

Dominasi investasi di sektor keuang an saat ini tidak terlepas dari tiga hal, yakni liberalisasi sektor finansial di tingkat global, deregulasi di tingkat nasional, dan inovasi produk-produk ke uangan (Prasetyantoko, 2008). Perekonomian global yang semakin terkoneksi dan perkembangan sektor keuangan yang semakin dominan membuat dunia ini berlangganan dengan yang namanya krisis dalam berbagai bentuknya.

Oleh karenanya, perlu dikembalikan fungsi lembaga keuangan sebagai derivasi dari sektor ekonomi riil. Sektor keuangan hanya berkembang jika sektor ekonomi riil juga berkembang. ●

*Tulisan ini diterbitkan di Koran Opini Republika, Sabtu, 2/6/2012.

Categories: Economic Issues

Mendekatkan Idealitas ke Realitas

April 21, 2012 Leave a comment

Ali Rama

Pengurus Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)

Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) dalam acara Milad ke-8 dan Mukernas (13/4) menghasilkan Blueprint Ekonomi Islam yang akan menjadi acuan kebijakan (policy direction) bagi para stakeholdersnya dalam pengembangan ekonomi Islam di tanah air dalam kurun waktu yang panjang.

Sebagaimana telah diketahui Bank Indonesia (BI) pada tahun 2000 telah meluncurkan Blueprint Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia untuk jangka waktu 10 tahu dimana  salah satu target utamanya adalah tercapainya market share perbankan syariah sebesar 10 persen pada akhir tahun 2010. Akan tetapi target tersebut tidak tercapai bahkan sampai tahun 2012 ini pangsa pasarnya hanya sekitar 3.8 persen dari total aset perbankan nasional. Semangat yang sama untuk mengembangkan perbankan syariah, pada tahun 2008 BI kemudian melaunching Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah di Indonesia. Melalui strategi inilah kemudia diperkenalkan istilah iB (Islamic Banking) sebagai marketing branding perbankan syariah. Strategi ini cukup sukses mensosialisasikan industri perbankan syariah ke seluruh lapisan masyarakat. Misalnya indikatornya adalah saat ini dengan mudah kita melihat logo iB di berbagai event yang tidak hanya berhubngan dengan perbankan tapi sampai pada acara olah raga dan film. Keseriusan Bank Indonesia dalam pengembangan perbankan syariah di tanah air perlu diapresiasi, semoga semangat ini bisa tertularkan kepada lembaga OJK yang nantinya akan mengambilalih otoritas ini.

IAEI sebagai salah satu pelaku pengembangan ekonomi Islam di Indonesia merasa perlu membuat Blueprint Ekonomi Islam sebagai acuan utama bagi para pelaku dan pengambil kebijakan. Blueprint ini dianggap penting sebagaimana tercantum dalam blueprint tersebut yaitu dikarenakan selama ini pengembangan ekonomi Islam bersifat parsial misal perbankan, BMT dan Zakat sehingga terjadi ketidakseimbangan perkembangan sektor-sektor tersebut. Oleh karena itu kehadiran cetak biru ekonomi Islam ini sebagai langkah untuk mengintegrasikan dan menyinergikan semua langkah-langkah dan kebijakan untuk memajukan ekonomi Islam secara menyeluruh dan tidak parsial.

Tulisan ini tidak dikhususkan untuk membahas blueprint ekonomi Islam tersebut tetapi akan membahas dua hal penting yaitu pengembangan sumber daya insani sebagai pelaku utama penegakan ekonomi Islam di bumi Indonesia dan perbaikan paradigma dalam memajukan ekonomi Islam.

Sumber Daya Insani (SDI)

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan industri keuangan dan perbankan syariah berdampak pada tingginya permintaan SDI sebagai penopang utama pertumbuhannya. Menurut data dari Bank Indonesia jumlah tenaga kerja yang bekerja di perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat signifikan dalam 5 tahun belakangan ini. Pada tahun 2005 sekitar 3.523 bertambah menjadi 13.594 pada tahun 2010 yang bekerja di perbankan syariah. Diperkirakan dibutuhkan sekitar 60 -70 ribu SDI untuk bekerja di perbankan syariah dalam kurung 30 tahun ke depan.

Demand yang tinggi ini menjadi tantangan bagi lembaga-lembaga pendidikan sebagai institusi yang paling berkompeten dalam menciptakan SDM profesional untuk menunjang pertumbuhan industri keuangan dan perbankan syariah. Salah satu tugas utama lembaga pendidikan adalah melinkan antara kapasitas/kompetensi output lulusannnya dengan kebutuhan industrinya atau dengan istilah link and match.

Kompetensi SDI yang harusnya dilahirkan oleh institusi pendidikan adalah SDI berkualitas integratif, yaitu memiliki kapasitas keilmuan yang memadai dalam bidang kesyariahan dan ilmu ekonomi. Setidaknya ada tiga kualifikasi sumber daya manusia ekonomi Islam yang dapat dihasilkan oleh lembaga pendidikan (Euis dkk, 2012), yaitu: Pertama, sumber daya manusia yang memiliki spesialisasi atau keahlian pada ilmu syariah, namun memahami ilmu ekonomi; kedua, sumber daya manusia yang memiliki spesialisasi atau keahlian pada ilmu ekonomi, namu memamahi syariah; dan ketiga, sumber daya manusia yang memiliki spesialisasi atau keahlian pada ilmu syariah dan ilmu ekonomi. Tipikal SDM yang ketiga inilah yang dinamakan sumber daya manusia Islam berkualitas integratif yang seharusnya dihasilkan oleh lembaga pendidikan yang menerapkan konsep pendidikan ekonomi Islam integratif demi mewujudkan terciptanya sitem ekonomi Islam yang komprehensif dalam kehidupan manusia.

Hal lain yang perlu juga ditekankan adalah lembaga pendidikan tidak hanya bertujuan untuk membangun keilmuan dan skill SDI tapi juga membentuk karakter dan perilakunya yang sesuai dengan ajaran Islam yaitu dimensi moral dan akhlaknya. SDI yang didik bukan hanya supaya mereka dapat diserap oleh lapangan kerja tapi utamanya adalah “homo Islamicus” yaitu SDI yang berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Karakter inilah yang menjadi benteng atas kemungkinan terjadinya moral hazard yang bisa saja terjadi di lembaga keuangan syariah.

Paradigma Pengembangan Ekonomi Islam

Sangat disadari bahwa perkembangan ekonomi Islam di dunia Muslim saat ini sangat identik dengan keuangan dan perbankan. Ini tidak terlepas dari pendekatan parsial yang telah dilakukan khususnya terciptanya sistem perbankan yang bebas riba (suku bunga) dimana ajaran Islam di sini sangat instrumental dan praktis.

Alasan lainnya kenapa memilih keuangan dan perbankan sebagai objek utama “Islamisasi” sistem ekonomi dikarenakan sektor ini sangat berperan strategi bagi kehidupan manusia. Di sektor inilah mayoritas uang beredar dan hampir tidak ada sektor bisnis saat ini yang tidak membutuhkan lembaga keuangan sebagai sumber pembiayaan. Artinya, jika sektor yang sangat penting dan startegis ini dapat “diislamkan” maka akan berkontribusi besar dalam menciptakan keadilan dalam sistem ekonomi sebagaimana tuuan dari ekonomi Islam itu sendiri.

Namun konsekuensinya jika pengembangan ekonomi Islam didominasi oleh keuangan dan perbankan syariah saja akan membuatnya sangat tergantung pada modal yang besar. Sementara permodalan adalah salah satu kelemahan yang dialami oleh negara-negara Islam yang sedang berkembang. Di Indonesia misalnya, meskipun regulasinya sudah cukup memadai, jumlah penduduknya yang besar tapi toh juga market share industri keuangan perbankan syariah masih saja kecil, sekitar 3,8 persen. Kelemahan permodalan ini pada akhirnya akan membuat industri kuangan syariah akan “dicaplok” oleh kaum pemilik modal (kapitalisme) demi mecari keuntungan dari Industri ini yang terus berkembang.

Justru seharusnya ekonomi Islam sebagaimana diungkapkan oleh Umar Chapra bertujuan untuk menganalisis penyebab kenapa terjadi gap antara ajaran Islam dengan perilaku umatnya. Sehingga ekonomi Islam berkontribusi mendekatkan idealitas ekonomi Islam dengan realitas perekonomi Muslim saat ini. Itulah seharusnya kontribusi ekonomi Islam dalam kebangkitan ekonomi negara-negara Muslim saat ini. Wallahu’alambissawab.

*Tulisan ini diterbitkan di Opini Koran Republika (20/4/2012)

Categories: Economic Issues

Konstruksi Ekonomi Islam Integratif

April 2, 2012 Leave a comment

Pesatnya perkembangan industri keuangan syariah adalah refleksi dari maraknya kajian ekonomi Islam yang dilakukan di berbagai belahan dunia Muslim dalam beberapa dekade belakangan ini. Kehadiran ekonomi Islam dan derivasinya seperti keuangan dan perbankan syariah tidak terlepas dari pengaruh munculnya wacana Islamisai Ilmu Pengetahuan yang ramai diperbincangkan pada tahun 1970-an oleh berbagai sarjana Muslim dari berbagai disiplin ilmu. Gagasan Islamisasi Ilmu identik dengan dua intelektual Muslim, yaitu Alatas dan al-Faruqi. Al-Faruqi cenderung menerima konstruksi ilmu modern dengan syarat memasukkan prinsipi-prinsip Islam kedalamnya dan mengeliminasi unsur sekularismenya.

Berbeda dengan al-Faruqi, Alatas terlihat lebih menekankan konsep Islamisasi Ilmu Pengetahuan pada penggalian genuitas tradisi lokal. Peradaban Islam klasik telah cukup lama berinteraksi dengan peradaban lain, sehingga umat Islam sudah memiliki kapasitas untuk mengembangkan bangunan ilmu pengetahuan sendiri. Tanpa bantuan ilmu pengetahuan Barat modern, diyakini dengan hanya merujuk pada tradisi dan khasanahnya sendiri umat Islam mampu menciptakan peradabannya (Yusdani, 2007).

Pendekatan Islamisasi Ilmu ala al-Faruqi menjadi arus dominan dalam pengembangan ekonomi Islam (keuangan dan perbankan syariah) di tanah air. Awalnya, gerakan Islamisasi ilmu dalam bidang ilmu ekonomi dianggap sebagai gerakan intelektual yang bermaksud untuk mengkonstruksi bangunan ilmu ekonomi dalam perspektif Islam demi mencari kebenaran. Akan tetapi belakangan ini, ekonomi Islam lebih identik dengan keuangan dan perbankan syariah yang memiliki orientasi politik-ekonomi.

Ekonomi Islam Integratif

Para ahli ekonomi Islam mendefinisikan Ilmu Ekonomi Islam secara berbeda. Menurut Muhamad Anas Zarqa, ilmu ekonomi Islam terdiri atas dua bagian; pertama, bagian yang mengkaji sistem ekonomi Islam dan kedua, bagian yang mengkaji perilaku Muslim dalam sistem tersebut. Sementara Mohamad Arif mengkategorikan ekonomi Islam sebagai bagian dari ilmu sosial. Sehingga masyarakat Islam berbeda dengan masyarakat kapitalis dan komunis dari segi nilai moral, institusi dan tujuan hidup masyarakatnya. Karenanya secara logis, perilaku Muslim sebagai economic agent berbeda dengan dua sistem itu (kapitalis dan komunis).

Perkembangan kajian ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu (body of knowledge) tidak terlepas dari kontribusi intelektual Muslim yang berkecimpung di lembaga pendidikan. Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam pengembangan ilmu Islam integratif, apalagi selama ini perguruan tinggi adalah institusi yang paling berkompoten menciptakan SDM profesional untuk menunjang pertumbuhan industri keuangan dan perbankan syariah.

Kajian ekonomi Islam integratif adalah manifestasi dari gerakan integrasi ilmu yang dilakukan di berbagai Perguruan Tinggi Islam di tanah air. UIN, misalnya sebagaimana tercantum dalam grand design-nya, adalah perguruan tinggi Islam yang mengintegrasikan atau menginterkoneksikan ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu umum pada tataran keilmuan, bukan sekedar menjadikan program studi/fakultas umum atau mata kuliah umum berdampingan dengan program studi/fakultas agama (Supriatma dan Pattiroy, 2001).

Mendiskusikan ilmu ekonomi sebagai sebuah ilmu tentu pembahasannya akan mengarah pada hal-hal yang fundamental dari sebuah ilmu, yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi. Pengembangan ilmu ekonomi dalam Islam tidak terlepas dari spektrum dan dimensi tauhid. Artinya, Tuhan merupakan faktor yang tidak dapat terpisahkan dari ilmu ekonomi.

Konsep integrasi keilmuan yang menganut paradigma tauhidy (kesatuan) dalam pendidikan ekonomi Islamintegratif tidak mendikotomikan antara ilmu sekuler dan ilmu agama atau ilmu agama dan ilmu umum..

Dalam tataran praksis pembelajaran, integrasi keilmuan harus tercermin dalam, setidaknya empat komponen, yaitu (1) materi pembelajaran, (2) metode pembelajaran, (3) media pembelajaran, dan(4) evaluasi pembelajaran. Sementara muatan kurikulumnya mencapai sasaran yang meliputi penguasaan bahasa Arab dan Inggris, penguasaan ilmu-ilmu dasar kesyariahan, penguasaan ilmu ekonomi Islam, pengausaan ilmu ekonomi umum dan penguasaan metodologi penelitian. Tentunya, kurikulum didesain dengan kerangka integrasi keilmuan, menghilangkan sekat-sekat dikotomis pada tataran ontologi, epistemologi dan aksiologi ilmu ekonomi yang hendak dikembangkan (Euis, dkk, 2010).

Pendidikan ekonomi Islam integratif yang seharusnya diterapkan di lembaga perguruan tinggi di tanah air dapat menghasilkan sumber daya manusia integratif yang memiliki kapasitas keilmuan yang memadai dalam bidang kesyariahan dan ilmu ekonomi. Setidaknya ada tiga kualifikasi sumber daya manusia ekonomi Islam yang dapat dihasilkan oleh lembaga pendidikan (Muhammad, 2010), yaitu: Pertama, sumber daya manusia yang memiliki spesialisasi atau keahlian pada ilmu syariah, namun memahami ilmu ekonomi; kedua, sumber daya manusia yang memiliki spesialisasi atau keahlian pada ilmu ekonomi, namu memamahi syariah; dan ketiga, sumber daya manusia yang memiliki spesialisasi atau keahlian pada ilmu syariah dan ilmu ekonomi. Tipikal SDM yang ketiga inilah yang dinamakan sumber daya manusia Islam berkualitas integratif yang seharusnya dihasilkan oleh lembaga pendidikan yang menerapkan konsep pendidikan ekonomi Islam integratif demi mewujudkan terciptanya sitem ekonomi Islam yang komprehensif dalam kehidupan manusia.

Sumber daya manusia berkualitas integratif sebagai output pendidikan ekonomi Islam integratif sangat berpengaruh dalam pengembangan kualitas keuangan dan perbankan syariah. Lembaga pendidikan harus menjadi basis pengembangan konstruksi ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu yang pada akhirnya melahirkan pelaku-pelaku ekonomi yang dapat menerapkan konsep ekonomi Islam yang tidak parsial tetapi menyeluruh dalam sistem ekonomi.

Kajian ekonomi Islam sebagai sebuah kegiatan intelektual yang murni mencari kebenaran harus terus dilakukan sehingga batan tubuh ilmu ekonomi Islam semakin kuat, solid dan teruji. Pendidikan ekonomi Islam di berbagai perguruan tinggi jangan hanya didesain untuk memenuhi kebutuhan SDM industri keuangan dan perbankan tapi juga didesain untuk menghasilkan intelektual-intelektual yang dapat mengkaji dan mengembangkan ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu yang dapat diterima secara umum. Usaha ini sebagai bentuk “saintifikasi” ekonomi Islam. Wallahu’alambissawab.

Jakarta, 17 Januari 2012

Categories: Economic Issues

Arsitektur Ilmu Ekonomi Islam

April 2, 2012 Leave a comment

Ali Rama

Dosen Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Dalam sebuah Workshop Nasional bertajuk “Arsitektur Ilmu Ekonomi Islam” yang diselenggarakan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (28/2/2012) menghadirkan pakar eknomi Islam, pelaku industri, akademisi dan pihak regulator. Acara ini didasari oleh keinginan untuk mengkonstruksi ilmu ekonomi Islam yang solid dan teruji yang kemudian dapat diterjemahkan dalam bentuk satuan kurikulum, lembaga dan institusi dan peraturan dan kebijakan.

Prof. Dr. Dawam Rahardjo yang tampil sebagai salah satu pembicara dalam acara tersebut mengilustrasikan rancang bangun ekonomi Islam layaknya sebagai sebuah rumah yang memiliki (i) fondasi sebagai nilai-nilai fundamental, (ii) lantai dasar sebagai sektor ekonomi dan pelaku ekonomi, (iii) tiang atau pilar sebagai prinsip-prinsip, (iv) plafon sebagai doktrin, dan (v) atap sebagai tujuan dan hakekat. Jika desain sudah jelas maka dengan mudah akan menyusun sistem ekonomi Islam, baik mikro maupun makro. Sehingga akhirnya menjadi sebuah sistem yang universal seperti kapitalisme, sosialisme atau sosial demokrasi.

Tambahnya, gagasan ekonomi Islam awal mulanya didesain sebagai sistem ekonomi makro universal sebagai bagian dari ideologi Islamisme. Kemudian wacana ideologi ini dikembangkan menjadi teori-teori ekonomi oleh sarjana-sarjana profesional hasil pendidikan Barat dimana pembentukan lembaga-lembaga keuangan (bank Islam) sebagai bentuk instruemtalnya.

Citra ekonomi Islam yang selalu identik dengan keuangan dan perbankan syariah pada hakekatnya mempersempit kajian ekonomi Islam yang tadinya bersifat makro menjadi mikro. Hal ini juga diungkapkan oleh Prof. Dr. Edi-Sri Swasono yang melihat perkembangan ekonomi Islam tereduksi hanya pada upaya membangun lembaga-lembaga keuangan syariah dimana riba hanya dipersempit menjadi bunga perbankan saja. Padahal menurutnya sistem ekonomi usurious tidak lain adalah bentuk ekonomi eksploitatif yang memelihara dan menumbuhkan kesenjangan ekonomi, membiarkan terjadinya trade off secara sistemik untuk kerugian si miskin dan si lemah dan membiarkan merajalelanya brutalitas laissez-faire.

Perkembangan ekonomi Islam yang didominasi oleh keuangan dan perbankan syariah yang menggunakan pendekatan pragmatis-instrumentalis justru menurut Prof. Dr. Dawam Rahardjo akan mengalami fenomena seperti yang dikemukakan oleh Paul Omerod sebagai the death of economics, dimana ekonomi dipandang semata-mata sebagai masalah bisnis dan keuangan yang menguntungkan seperti nampak dalam respon terhadap produk-produk keuangan syariah. Marak dan tingginya tingkat penerimaan keuangan dan perbankan syariah di negara-negara Barat dan Eropa tidak terlepas dari “corak kapitalisme”-nya yang menguntungkan dan potensi pasar Islam yang besar. Konsentrasi pengembangan ekonomi Islam pada sektor keuangan membuatnya sangat tergantung pada modal yang besar dan permodalan adalah salah satu kelemahan yang dialami oleh negara-negara Islam yang sedang berkembang. Di Indonesia misalnya, meskipun regulasinya sudah cukup memadai, jumlah penduduknya yang besar tapi toh juga market share industri keuangan perbankan syariah masih saja kecil, sekitar 3,5 persen. Kelemahan permodalan ini pada akhirnya akan membuat industri kuangan syariah akan “dicaplok” oleh kaum pemilik modal (kapitalisme) demi mecari keuntungan dari Industri ini yang terus berkembang.

Sementara itu, Dr. Makhlani justru melihat ramainya negara-negara Barat dan Eropa terlibat dalam industri keuangan syariah sebagai peluang untuk membawa sistem ekonomi Islam menjadi milik global, sejalan dengan konsep Islam sebagai rahamatan lil’alamin. Industri ini merupakan sarana dakwah yang soft tanpa menimbulkan gesekan-gesekan seperti yang dikhawatirkan oleh Huntington melalui bukunya Clash of Civilization. Bahkan menurut Dr. Euis Amalia melalui bukunya, Potret Pendidikan Eonomi Islam di Indonesia (2012), sektor keuangan syariah ini justru menjadi pintu masuk bagi para pemikir ekonom Islam dan non-Muslim untuk mendalami ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu dan sistem.

Ilmu ekonomi yang dipelajari di lembaga perguruan tinggi selama ini masih sangat didominasi oleh pandangan ekonom neoklasik yang titik beratnya adalah persaingan bebas. Buku teks yang menjadi rujukan utama masih buku Economics karya Paul A. Samuelson yang sangat kental corak pemikiran neoklasikalnya. Kenyataan ini kemudian disebut oleh Prof. Dr. Sri-Edi Swasono sebagai “hegemoni akademis”. Dalam buku-buku tersebut mahasiswa hanya diajarkan tentang persaingan melalui kekuatan pasar tanpa sedikitpun diajarkan tentang kerjasama, keadilan, persaudaraan, dll sebagaimana termaktub dalam konstitusi negara kita (lihat pasal 27, 33 dan 34 UUD 1945).

Di sinilah pentingnya keberadaan konstruksi arsitektur ilmu ekonomi Islam yang memiliki corak yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Manusia sebagai pelaku ekonomi harus dilihat secara multidimensi yang memiliki motif ekonomi, moral, sosial dan agama.

Secara sejarah, pengembangan ekonomi Islam tidak terlepas dari pengaruh munculnya wacana Islamisai Ilmu Pengetahuan yang ramai diperbincangkan pada tahun 1970-an oleh berbagai sarjana Muslim dari berbagai disiplin ilmu. Gagasan Islamisasi Ilmu identik dengan dua intelektual Muslim, yaitu Alatas dan al-Faruqi. Alatas menekankan konsep Islamisasi Ilmu Pengetahuan pada penggalian genuitas tradisi lokal. Peradaban Islam klasik telah cukup lama berinteraksi dengan peradaban lain, sehingga umat Islam sudah memiliki kapasitas untuk mengembangkan bangunan ilmu pengetahuan sendiri. Pendekatan ini ingin menyebut ekonomi Islam sebagai “iqtishoduna” yaitu konsep ekonomi yang bersumber dari ajaran Islam itu sendiri dan bukan adaptasi dari ekonomi konvensional yang sudah ada.

Berbeda dengan Alatas, Al-Faruqi cenderung menerima konstruksi ilmu modern dengan syarat memasukkan prinsipi-prinsip Islam kedalamnya dan mengeliminasi unsur sekularismenya. Pendekatan Islamisasi Ilmu ala al-Faruqi menjadi arus dominan dalam pengembangan ekonomi Islam (keuangan dan perbankan syariah) di dunia begitupula di tanah air.

Kelompok pemikir yang mengembangkan ekonomi Islam juga dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok ahli hukum yang menggunakan pendekatan legalistik yang kemudian dengan cepat mengalami proses institusionalisasi dan legislasi di berbagai negara. Pendekatan inilah kemudia kenapa kajian ekonomi Islam awal mulanya berkembang di Fakultas Syariah di lingkungan UIN/IAIN/STAIN.

Kelompok kedua adalah kelompok prefesional hasil pendidikan Barat yang mengembangkan ekonomi Islam berbasis ekonomi konvensional. Corak keilmuan ekonomi Islam melalui pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh ekonomi konvensional. Pendekatan ini menjadi pendorong munculnya kajian ekonomi Islam di perguruan tinggi umum di bawah naungan fakultas ekonomi.

Penggunaan istilah ekonomi Islam dan atau ekonomi syariah dan begitupula apakah ekonomi Islam berada di bawah fakultas syariah atau fakultas ekonomi di lingkungan UIN perlu diperjelas. Karena hal ini, menurut Dr. Euis Amalia akan berpengaruh pada titik penekanan kompetensi keilmuan dan gelar kesarjanaan. Pengistilahan ini juga akan berpengaruh pada tataran kebijakan dan regulasi. Wallahu’alambissawab.

Jakarta, 29 Februari 2012.

Categories: Economic Issues