Home > Keuangan Shariah > Fatwa dan Perbankan Sharia

Fatwa dan Perbankan Sharia

Menjelang Muktamar 1 abad Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah mengeluarkan setidaknya dua fatwa haram yang kemudian ditanggapi secara pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kedua fatwa tersebut adalah fatwa haram merokok dan bunga bank. Fatwa pengharaman merokok dan bunga bank sebenarnya bukanlah barang baru di telinga masyarakat. Sudah banyak lembaga keagamaan baik nasional maupun internasional yang sudah memfatwakan keharamannya. Anggaplah misalnya fatwa pengharaman bunga bank, sebenarnya sudah diputuskan Majelis Tarjih Muhammadiyah pada tahun 2006. MUI sendiri telah mengeluarkan fatwa haram bunga bank pada tahun 2003. Forum ulama internasional islam seperti forum majma’ul buhus di Al Azhar, forum fiqh Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan forum fiqh Rabithah Alam Al Islam juga sudah lama memfatwakan bahwa bunga bank itu sama dengan riba karena hanya mendapatkan uang dari meminjamkan bukan hasil dari usaha sehingga hukumnya haram.

Perlu ditekankan disini bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama islam tentang status hukum haramnya riba. Beberapa ayat Al-Quran secara jelas dan tegas melarang riba misalnya pada surah al-Rum: 39, al-Nisa: 161, al-Imran: 130 dan al-Baqarah: 275-281. Perbedaannya hanya terletak pada arti riba dan jenis-jenisnya saja, apalagi jika dikontekskan dengan transaski bisnis dan keuangan kontemporer.

Namun mayoritas ulama mengkategorikan bunga bank dalam jenis riba. Adapun ulama atau organisasi islam yang belum secara resmi dan tegas mengeluarkan fatwa haram bunga bank dikarenakan belum adanya alternative untuk mengakomodir fatwa tersebut. Umumnya, setiap hukum yang ada dalam islam selalu diikuti dengan alternative solusinya, misalnya Allah mengharamkan transaksi berdasarkan riba namun menghalalkan jual beli sebagai solusinya.

Fatwa dan Perbankan Shariah
Setidaknya ada dua tanggapan terkait dengan momentum keluarnya fatwa haram bunga bank tersebut. Pertama, ada kalangan tertentu menilai bahwa dasar pertimbangan keluarnya status hukum tersebut bukan murni dorongan shariah tapi disebabkan pesanan dan titipan dari kalangan tertentu dalam hal ini anggota komisi fatwa yang sebagian besarnya telah menjadi komisaris di bank-bank shariah. Mereka beranggapan bahwa dengan adanya fatwa ini akan mengalihkan nasabah bank konvensional ke bank shariah yang secara otomatis akan memberikan dampak materi kepada mereka. Menggunakan kedok agama untuk maraup keuntungan materi.

Argumentasi kalangan ini sangat lemah dan tidak masuk akal. Jika kita mengamati asal-usul fatwa tersebut khususnya di kalangan Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sebenarnya pembahasannya sudah terjadi sejak tahun 1960an. Lantara belum adanya perbankan shariah untuk mengakomodir fatwa tersebut sehingga belum diumumkan secara resmi. Kenapa baru sekarang? Alternative solusinya sudah ada dan cukup memadai.

Kedua, ada kalangan yang menilai bahwa pendekatan sentimen keagamaan sudah tidak relevan lagi dalam mempengaruhi perilaku perbankan masyarakat Indonesia. Fatwa yang dikeluarkan oleh perorangan maupun lembaga otoritas fatwa semacam MUI dan ormas Islam hanya dianggap angin lalu oleh masyarakat. Meskipun mayoritas penduduk negeri ini ber-KTP Muslim namun tidak ada jaminan mereka akan beralih ke perbankan shariah lantaran dikeluarkannya fatwa ini.

Justru mereka menilai, dengan pangsa pasar yang masih relative kecil, 3 persen, perbankan shariah tidak akan mampu mengakomodir jika terjadi peralihan nasabah secara besar-besaran. Saat ini perbankan shariah masih minim dari segi SDM, modal, infrastruktur, teknologi, dll. Jika fatwa ini direspon secara positive dan terjadi penarikan dana besar-besaran dari bank konvensional oleh umat Islam maka akan menjadi boomeran sendiri bagi perbankan shariah karena ketidaksiapan infrastruktur dan selain itu juga akan berdampak terhadap stabilitas perbankan nasional.

Dengan keluarnya fatwa haram bunga bank dan reaksi yang ditimbulkannya, saya pikir ada dua hal penting yang harus dilakukan sebagai respon; pertama, perlu diadakan pengukuran dan penelitian sejauh mana pengaruh pendekatan keagamaan (fatwa, ceramah dan pengajian) berpengaruh terhadap perilaku perbankan umat islam di Indonesia? Faktor apa saja yang paling dominan mempengaruhi perilaku mereka? Hasil kajian ini akan menjadi pijakan dalam medesain strategi pengembangan pangsa pasar perbankan shariah di Indonesia. Hal in sangat penting untuk dilakukan mengingat eksistensi perbankan shariah di negeri ini sudah terbilang cukup lama.

Semenjak berdirinya Bank Muamalat tahun 1992 pangsa pasar perbankn shariah masih terseok-seok untuk mencapai 5 persen dari total perbankan nasional. Padahal negeri ini mayoritas muslim dan hampir semua ormas Islam telah terlibat dalam mengkampanyekan perbankan shariah setidaknya mengaramkan bunga bank namun hasilnya belum bisa menggenjot secara maksimal pangsa pasar perbankan shariah. Karena pendekatan yang dilakukan selama ini terfokus pada sentimen keagamaan.

Tahun 2003, Karim Business Consulting mengadakan riset terhadap perilaku nasabah konvensional, mereka menemukan bahwa responden orang kaya tidak terlalu mempermasalahkan kecil besarnya bunga bank, yang lebih penting bagi mereka adalah kemudahan, kenyamanan, dan fasilitas yang memadai. Pelaku perbankan shariah, ulama dan ormas Islam harusnya lebih fokus mengkampanyekan keunggulan yang dimiliki oleh perbankan shariah dari pada sekedar mensosialisasikan fatwa haram bunga bank.

Perbankan shariah juga harus lebih inovatif, jangan hanya berkutat di sekitar pembiayaan murabahah (jual-beli) saja. Minimnya inovasi produk dan jasa bank shariah justru mereduksi peluangnya untuk memperbesar pangsa pasarnya. Tantangannya adalah bagaimana berinovasi secara terus-menerus namun tetap shariah compliant. Sehingga suata saat nanti masyarakat beralih ke perbankan shariah bukan karena tekanan fatwa tapi karena memang keunggulan dan keunikan yang dimilki oleh perbankan shariah itu sendiri.

Kedua, fatwa haram bunga bank yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah sebaiknya ditindak lanjuti khususnya bagi anggota Muhammadiyah untuk mengkonversi kegiatan ekonominya dari kenvensional ke shariah, mengimbau badan usaha dan organisasi internalnya menggunakan perbankan shariah. Jika hal ini dilakukan di internal Muhammadiyah maka fatwa tersebut akan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan perbankan shariah nasional. Sebagaimana telah terjadi pada bank persyarikatan yang sebagian kecil sahamnya dimiliki Muhammadiyah telah beralih menjadi bank Bukopin Shariah.

Sebagaimana diketahui anggota dan pengurus Muhammadiyah umumnya menetap diperkotaan, berwirausaha, tergolong menengah ke atas dan relative berpendapatan, amal usahanya banyak dan bervariasi misalnya lembaga pendidikan, rumah sakit, Unit Usaha Kecil dan Menengah dan lembaga microfinance. Konon katanya, tanah wakaf yang dikelolah oleh Muhammadiyah jika digabung jadi satu luasnya hampir mencapai Provinsi Jawa Barat dan bahkan ada yang mengatakan Muhammadiyah termasuk lembaga keagamaan terbesar kedua di dunia setelah vatikan Katolik (Muhammad Surya, mailist Muhammadiyah). Potensi aset yang besar ini jika dikelola berdasarkan prinsip dan skema shariah maka akan memberikan efek ekonomi yang besar terhadap perkembangan ekonomi shariah di tanah air.
Dan jika kebijakan ini diikuti oleh ormas-ormas islam yang lain maka pangsa pasar ekonomi shariah (perbankan shariah) akan merangkap melampau angka 5 persen. Wallahu’alam Bissawab.

Gombak, 10 Maret 2010

Categories: Keuangan Shariah
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: