Home > Keuangan Shariah > PAJAK DAN KERUGIAN NEGARA

PAJAK DAN KERUGIAN NEGARA

Susno Duadji, mantan Kabareskrim Polri yang berpangkat Jenderal bintang tiga saat ini tiba-tiba menjadi sosok penomenal di arena hukum Indonesia. Sosok Komjen Susno dikenal oleh publik sebagai dalang dalam pertarungan cicak versus buaya, akibat pertarungan ini pula kehormatannya jatuh dimata publik, masyarakat menghujatnya sebagai penjahat negara hingga ia rela menyandang jenderal bintang tanpa jabatan.

Namun citranya mulai berbalik arah dari citra seorang penjahat negara menjadi pahlawan negara setelah ia mengungkapkan adanya praktek makelar kasus (markus) di institusi penegak hukum, khususnya di lingkungan kepolisian dan kejaksaan. Markus yang dibuka adalah yang berkaitan dengan kasus kongkalikong pegawai pajak, Gayus Tambunan dengan sejumlah wajib pajak dan penegak hukum. Kasus ini telah menampilkan Susno Duadji sebagai aktor utama pembongkaran kasus dugaan mafia hukum di negeri ini.

Gayus Tambunan, pegawai negeri golongan IIIA di Ditjen Pajak Kemenkeu yang baru bekerja selama 10 tahun, namun memiliki simpanan uang sebesar Rp 28 miliar di rekeningnya. Gaji dan honor Gayus hanya sekitar 12,1 juta perbulan. Dana miliaran rupiah tersebut diduga hasil dari praktek makelar kasus. Gayus hanyalah bagian kecil dari praktek markus yang terjadi di institusi pemerintah, sebenarnya masih banyak Gayus-Gayus lain yg belum terungkap yang telah merugikan keuangan negara.

Ruang yang paling berpotensi terjadinya praktek korupsi adalah di lembaga penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta di lembaga keuangan atau lembaga yang berhubungan dengan pengelolaan uang negara seperti pajak, bea cukai, parlemen, kementerian, badan pemeriksa keuangan dan sebagainya. Di lembaga-lembaga inilah para perampok uang negara beroperasi secara terorganisir.

Yang menjadi polemik di tengah-tengah publik saat ini adalah terjadinya korupsi dan merajalelanya perampok yang beroperasi di lembaga perpajakan. Sebagaimana diketahui pajak merupakan sumber utama pendapatan sebuah negara, boleh dikata pajak menjadi nafasnya sebuah negara. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara baik yang bersifat pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, baik fisik maupun non-fisik. Pajak menjadi instrumen efektif dalam penentuan kebijakan fiskal, berfungsi mengatur pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data dari Ditjen Pajak, realisasi pendapatan negara dari pajak pada tahun 2009 mencapai Rp 565,77 triliun masih kurang Rp 11,6 triliun dari target penerimaan pajak Ditjen pajak dalam APBN 2009 yang mencapai Rp 577,4 triliun. Sedangkan total penerimaan perpajakan pada APBN 2009 mencapai Rp 652 triliun atau setara dengan 75 persen dari total Penerimaan Dalam Negeri.
Untuk tahun 2010, penerimaan perpajakan ditargetkan naik sebesar Rp 90,7 triliun dibandingkan target dalam APBN 2009 sehingga mencapai Rp 742,7 triliun atau sekitar 78 persen dari Penerimaan Dalam Negeri. Jika lembaga perbajakan yang notabene berkontribusi besar dalam penerimaan APBN sudah diintai bahkan sudah dijarah oleh perampok yang berasal dari anggotanya sendiri dalam hal ini contohnya Gayus maka realisasi target pajak dan tax ratio tidak akan pernah meningkat.
Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 4,5 persen pada tahun 2009 serta peningkatan wajib pajak yang terdaftar di tahun 2008 yang berjumlah 3 juta naik menjadi 15 juta seharusnya membuat pendapatan dari pajak meningkat dari tahun sebelumnya tapi justru yang terjadi menurut data audit BPK terjadi penurunan penerimaan pajak 2009 jika dibandingkan 2008, dari Rp 658 triliun menjadi Rp 622 triliun atau sebesar 5,5 persen. Dari data-data ini saja bisa disimpulkan telah terjadinya penggelapan pendapatan pajak.

Andai saja peluang terjadinya korupsi, kebocoran dan berkeliarannya markus dapat ditutup rapat-rapat di institusi perpajakan maka potensi keuangan negara yang bisa terselamatkan bisa mencapai triliunan rupiah. Akibatnya, tax ratio secara otomatis akan mengalami peningkatan. Tax ratio yang hanya sebesar 12,4 persen terhadap PDB saat ini (APBN 2010) atau sekitar Rp 740 triliun dinilai sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Peningktan rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 16 persen masih bisa dicapai dengan catatan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mencegah kebocoran pajak. Sebelum kasus Gayus mencuat ke publik sebagai bentuk penggelapan pendapatan negara dari pajak, sebelumnya telah ramai dibicarakan terjadinya kasus pengemplang pajak dari perusahaan-perusahaan besar.

Karena besarnya potensi kerugian negara akibat dari tindakan pengemplang pajak ini sehingga Presiden SBY dalam salah satu pidatonya mengimbau untuk menindak secara tegas bagi mereka yang enggan membayar pajak. Namun yang paling menyedihkan adalah banyaknya perusahaan BUMN yang masuk daftar 100 pengemplang pajak terbesar. Dari daftar penunggak pajak terbesar yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak Departemen Keuangan, terungkat 16 perusahaan pelat merah diantaranya adalah pertamina, BNPPN, Angkasa Pura II, TVRI, PT KAI, Jakarta Lioyd Kantor Pusat, Semen Tonasa, Perkebunan Nusantara XIV, Pertaminan Unit Pembekalan, Jamsostek (pusat), Merpati Nusantara Airlines, Garuda Indonesia dan lain-lain. Sebagai perusahaan milik negara ternyata mereka tidak mampu menjadi panutan bagi warga negara dalam ketaatan membayar pajak

Dan yang lebih parah lagi adalah adanya sejumlah anggota parlemen yang belum punya NPWP dan tentunya hal ini sangat menyayat hati para wajib pajak yang selama ini dikejar-kejar oleh aparat pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Aktor elit yang berpendapatan melimpah itu gagal menjadi teladan yang baik. Akibatnya, publik geram, muncul gerakan boikot pajak. Pembangkangan publik dalam wujud boikot pajak ini sebagai bentuk protes atas ketidakadilan dalam pengelolan keuangan negara.
Solusinya, negara harus kuat. Negara harus lebih kuat dari pada koruptor, pengemplang pajak, penjahat negara, markus dan penjahat-penjahat yang lainnya. Bahkan negara harus berani menghukum mati para penjahat itu demi menyelamatkan kepentingan negara yang menyangkut hajat orang banyak.

Gombak, 5 April 2010

Updated on Tuesday · Comment ·

Write a comment…
Wednesday, April 28, 2010 at 12:13pm | Edit Note | Delete
Meskipun dampak krisis keuangan global 2007 masih terasa sampai saat ini khususnya di negara-negara yang mengandalkan pertumbuhan ekonominya pada ekspor luar negeri, namun Indonesia mampu tumbuh 4, 5 persen pada tahun 2009. Pertumbuhan ekonomi ini cukup besar jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif akibat krisis global. Pertumbuhan ekonomi ini disumbangkan oleh sektor konsumsi yang tumbuh sebesar 4, 9 persen, dan investasi sebesar 3, 3 persen, namun pada sektor ekspor masih tercatat tumbuh minus 9, 7 persen. Jadi sumber pertumbuhan ekonomi masih ditentukan oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga, sektor ini menyumbangkan 58, 6 persen terhadap pembentukan nominal PDB yang mencapai Rp 5. 613, 4 trilliun, sedangkan ekspor dan investasi masing-masing hanya berkontribusi sebesar 24, 1 persen dan 31, 1 persen. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga bukan berasal dari tumbuhnya pendapatan rumah tangga tapi diakibatkan meningkatnya jumlah kredit rumah tangga dari sektor perbankan.
Untuk meyelesaikan persoalan ekonomi Indonesia khususnya pada tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih relatif tinggi maka dibutuhkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Maret 2009, jumlah orang miskin di Indonesia masih mencapai 32,52 juta jiwa atau 14,15 persen dari total penduduk Indonesia. Sedangkan jumlah orang menganggur sebesar 8,96 juta orang atau 7, 87 persen dari total angkatan kerja.
Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka fokus pertumbuhan ekonomi seharusnya dikontribusikan oleh pertumbuhan sektor ril dibandingkan sektor keuangan yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Konsentrasi pada sektor rill khususnya bisa dilakukan dengan fokus pemberdayaan dan peningkatan kuantitas jumlah wirausaha Indonesia. Melalui pemberdayaan masyarakat menjadi wirausaha melalui pengembangan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Jumlah wirausahawan di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara maju di dunia. Dari total penduduk Indonesia, 231, 83 juta jiwa hanya sekitar 2 persen saja yang berwirausaha atau sebesar 4, 6 juta. Tentunya jumlah ini sangat kecil sekali jika negeri ini menginginkan penduduknya untuk semakin kuat dan mandiri secara ekonomi.
Jika sebuah negara ingin meningkatkan kemandirian dan ketangguhan ekonominya maka sudah seharusnya meningkatkan jumlah kewirausahaan penduduknya. Negara-negara maju relative memiliki persentasi wirausahawan yang relatif tinggi dari jumlah penduduknya. Persentase penduduk Singapura yang berwirausaha mencapai 7 persen, China dan Jepan 10 persen dari total jumlah penduduk mereka. Sedangkan yang tertinggi adalah Amerika Serikat sebesar 11, 5-12 persen.
Indonesia membutuhkan jutaan wirausaha baru untuk menunjang agar Indonesia menjadi negara maju, sekaligus mendoraong penciptaan lapangan kerja sebagai solusi terhadap tingkat kemiskinan dan pengangguran yang sudah cukup berkepanjangan di negeri ini. Menurut Hipmi negeri ini butuh 4 juta wirausahan muda untuk menyamai negara-negara maju.
Usaha-usaha yang bisa dilakukan untuk meningkatakan jumlah wirausaha baru yaitu dengan pendidikan kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan diharapkan dapat mengatasi pengangguran di indonesia. Kewirausahawan merupakan pilihan sekaligus keharusan apalagi di tengah pertumbuhan ekonomi yang bergerak lamban dan ketersediaan lapangan kerja yang terbatas. Melalui program tersebut diharapkan generasi muda dapat lebih mandiri dan tidak berorientasi mencari kerja bahkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi pihak yang mecari pekerjaan.
Proposal Gerakan seribu pengusaha menjadi salah satu alternatif demi meningkatkan jumlah persentasi pengusaha indonesia. Dengan pencanangan penciptaan pengusaha baru sebanyak seribu di tiap provinsi maka akan menciptakan ketangguhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Ini akan menjadi solusi terciptanya keseimbangan kinerja ekonomi di antara wilayah wilayah di Indonesia sekaligus juga akan mendorong munculnya produk-produk berbasiskan kedaerahan dari hasil eksplorasi terhadap sumber daya alam yang dimilikinya.
Untuk menunjang program ini maka dibutuhkan keberpihakan sektor perbankan melalui – setidaknya – dua hal penting, yakni: pertama, pemberian porsi kredit yang lebih besar kepada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dibandingkan dengan sektor korporasi yang selama ini justru hanya menciptkana ketidakmerataan ekonomi. Bahkan kontribusi sektor UKM telah menyelamatkan perekonomian Indonesia saat dilanda krisis ekonomi tahun 1997 dimana banyak perusahaan-perusahaan besar yang bangkrut dan tutup akibat utang yang terlalu besar dan hal yang sama juga dialami oleh sektor perbankan akibat kredit macet yang jumlahnya cukup besar terhadap sektor korporasi. Kedua, pemberian kredit kepada usaha baru yang dimulai oleh para wiraswastawan muda dan baru itu.
Sudah jamak diketahui, bahwa selama ini bank seakan-akan ‘mengharamkan’ memberikan kredit kepada pengusaha baru dengan alasan ketiadaan previous atau historical business track record. Praktik seperti ini dianggap biasa bagi industri perbankan. Namun, bagaimana mungkin para pengusaha baru tersebut akan memulai, bila dari awal sumber dana potensial untuk modal mereka telah ditutup rapat-rapat.
Sesungguhnya, model musyarakah yang selama ini dikenal secara teori, dan baru dilakukan secara sangat terbatas oleh bank Islam, dapat menjadi alternatif bagi industri perbankan konvensional pada umumnya. Ingat betapa Bill Gate, pendiri Microsoft, dan sang raja komputer serta orang terkaya sedunia itu, juga memulai usahanya dengan pola musyarakah?
Pemberdayaan sektor kecil dan menengah ini – menurut Menteri Perdagangan – mampu mendongkrak kontribusi industri kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 8 persen dari 2004-2008 sementara pemain besar hanya menyumbang sebesar 6,3 persen. Dalam keadaan ekonomi yang cenderung melambat, kontribusi sektor UKM justru lebih signifikan. Keberpihakan pada sektor UKM dengan cara memfasilitasi akses pendanaan, memperbaharui kemampuan teknologi, membuka akses pasar dan inovasi produk maka akan melahirkan pengusaha-pengusaha lokal yang bisa berkompetisi secara nasional dan internasional yang nantinya akan berdampak pada penciptaan pengusaha-pengusaha baru yang siap mengembangkan produk-produk lokal yang sampai saat ini masih sangat melimpah di negari ini. Dengan program keberpihakan ini maka target seribu pengusaha di tiap-tiap provinsi akan terwujud.
Pelaksanaan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) pada awal tahun 2010 ini bisa menjadi ancaman bagi industri dalam negeri khususnya manufaktur dan juga tentunya sektor UKM. China mampu memproduksi produk yang sama dengan produk dalam negeri tapi dengan jumlah yang lebih banyak dan harga yang lebih murah dan ini akan mengambil alih pangsa pasar yang selama ini dikuasai para pengusaha-pengusaha kita. Kalau hal ini tidak ditanggapi oleh pemerintah secara serius maka akan mengancam eksistensi industri kita dan akan menghambat terwujudnya seribu pengusaha baru di tiap provinsi di Indonesia.

Gombak, Tanggal 23 Februari 2010

Categories: Keuangan Shariah
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: