Home > Economic Issues > “PENGHILANGAN ANGKA NOL”

“PENGHILANGAN ANGKA NOL”

Perdebatan tentang issue redenominasi Rupiah terus berlanjut di media massa sampai saat ini, nampaknya issue ini akan terus menggelindung seperti bola liar yang menjadi komoditas bagi mereka yang pro dan kontra terhadap kebijakan Bank Indonesia ini. Megawati mantan presiden RI juga ikut mengomentari perihal ini dengan mennyindir istilah “redenominasi” yang membingungkan dan tak membumi buat kalangan wong cilik, bahkan kebijakan ini ungkapnya hanya akan merugikan masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Istilah redenominasi yang kurang populer di kalangan masyarakat bukanlah hal yang penting bagi mereka, justru yang urgen adalah apa dampak kebijakan ini terhadap siklus kehidupan sehari-hari mereka.

Redenominasi menurut Bank Indonesia adalah kebijakan penyederhanakan pecahan mata uang menjadi pecahan lebih sedikit dengan cara mengurangi angka nol tanpa mengurangi nilai uang tersebut. Meskipun pecahannya berkurang tapi daya belinya tidak berkurang. Kebijakan ini berbeda dengan sanering yang dilakukan melalui pemotongan nilai tukar uang sehingga proses ini mengurangi daya beli. Redenominasi dilakukan saat ekonomi lagi stabil sedangkan sanering diambil saat kondisi ekonomi menghadapi tekanan inflasi yang tinggi.

Rencana “pengurangan angka nol” sebesar tiga digit, misalnya Rp 1.000 menjadi Rp 1, bukanlah kebijakan baru bagi Bank Indonesia. Kebijakan yang sama (baca: sanering) sudah pernah di lakukan pada zaman Orde Lama dengan cara mengurangi tiga angka nol dalam mata uang Rupiah sebagai respon terhadap inflasi yang tinggi saat itu.

Redenominasi maupun sanering adalah konsekwensi logis dari penggunaan mata uang kertas (fiat money) yang tidak diback up oleh komoditas tertentu semacam emas dan perak sehingga akan terus mengalami penurunan nilai atau pertambahan angka nol akibat inflasi yang terus terjadi dari waktu ke waktu. “Penghilangan” tiga angka nol yang pernah sukses dilakukan pada tahun 1966 juga pada akhirnya tidak bisa mengelak dari pertambahan angka nol dalam mata uang Rupiah hingga saat ini akibat inflasi yang juga terus terjadi.

Jika kebijakan “penghilangan angka nol” tetap dilakukan oleh Bank Indonesia dengan alasan demi penyederhanaan numerikal maka tidak menutup kemungkinan kebijakan yang sama dengan alasan yang sama akan selalu dilakukan di masa mendatang. Ini lantaran paradigma problem solving-nya tidak terfokus pada masalahnya tapi justru pada akibat dan konsekwensinya. Inti masalah sebenarnya terletak pada sistem moneter yang berbasiskan pada fiat money (uang kertas) yang secara alamiah akan menghasilkan inflasi yang pada ujungnya akan menghasilkan pertambahan angka nol secara otomatis dari waktu ke waktu.

Dengan sistem fiat money (uang yang tidak memiliki nilai intrinsik) secara inheren inflationary. Menurut ahli monetarist jumlah uang yang beredar (money supply) berhubungan secara positif dengan sector rill. Fungsi uang menurut mereka adalah untuk memfasilitasi aktifitas di sector rill. Hubungan antara sector moneter dengan sector rill dapat dijelaskan melalui teori persamaan pertukaran atau equation of exchange. Teori ini secara umum dapat dijelaskan melalui formula: M x V = P x Y. M dan V merepresentasikan jumlah uang beredar dan frekwensi pertukarannya yang berarti mewakili sektor moneter sedangkan P dan Y mewakili tingkat harga dan tingkat output rill baik barang maupun jasa; ini mewakili sektor ril. Jika sektor keuangan bertumbuh maka dengan sendirinya sektor rill akan ikut bertumbuh.

Secara sederhana melalui formula di atas dapat dipahami bahwa, contohnya, jika jumlah uang beredar meningkat (M) tanpa diikuti peningkatan produksi barang dan jasa maka akan terjadi inflasi (asumsi frekwensi pertukaran uang (Velocity: V) adalah constant).

Jumlah uang secara otomatis akan terus bertumbuh baik melalui pencetakan uang oleh negara maupun penciptaan uang melalui mekanisme perbankan. Jika pertumbuhan sektor monetar lebih tinggi dari pada pertumbuhan sektor rill maka konsekwensinya akan terjadi inflasi. Data dari tahun 1986 – 1996, sebelum krisis moneter, menunjukkan bahwa rill GDP Indonesia secara rata-rata tumbuh 10,76 persen sedangkan jumlah uang yang beredar tumbuh sebesar 25,97 persen secara rata-rata. Pertumbuhan sector moneter yang lebih besar dari pada sector rill ini pada akhirnya memicu kenaikan harga-harga (inflasi) sebesar 13,73 persen. Pertumbuhan inflasi yang lebih besar dari pada pertumbuhan pendapatan maka secara otomatis mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat. Daya beli Rupiah yang menurun  akibat inflasi pada akhirnya berakibat pada penambahan nol pada nominalnya secara terus-menerus.

Permasalahan terbesar yang terjadi di negeri ini adalah uang selama ini hanya menumpuk di sektor keuangan semisal pasar modal dan surat-surat berharga sehingga tidak berkontribusi pada sektor rill. Menurut data dari BI yang dikemukakan oleh Muhammad Iqal bahwa dari Rp 272 trilyun uang yang berada di Indonesia, yang benar-benar beredar ternyata hanya sekitar Rp 9 trilyun sedangkan Rp 263 trilyun tersimpan di BI, perbankan dan pasar modal.

Jika sistem monetar yang diterapkan berbasiskan pada komoditas yang memiliki nilai intrinsik seperti emas dan perak maka tidak bersifat inflationary. Uang yang beredar diback up oleh sejumlah emas dan perak, uang tidak bisa dicetak kapan saja. Untuk mencetak uang diperlukan sejumlah emas asli yang tentunya jumlahnya tidak banyak.

Sektor rill akan tumbuh secara otomatis dikarenakan pertumbuhan secara alami populasi manusia dan untuk mengimbanginya perlu mendorong perputaran uang secara cepat dari satu tangan ke tangan lainnya. Ini berarti pertumbuhan ekonomi ditopan oleh tingkat sirkulasi uang di sektor rill yang sangat dinamis. Teori ini sejalan dengan Ayat Al-Quran 59:7  “…agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu…”.

Uang yang berbasiskan pada komoditas (emas dan perak) akan tahan dari inflasi, dia tidak akan mengalami penurunan nilai dan sangat stabil. Harga satu kambing pada zaman Nabi yang notabene menggunakan system pertukaran emas dan dinar sama dengan satu kambing yeng berlaku di pasar-pasar saat ini yaitu sebesar satu dinar. Uang satu dinar adalah satu koin emas 22 karat sebesar 4.25 gram, jika dirupiahkan sebesar Rp 1.4 juta. Oleh karena itu uang yang berbasis emas dan perak tidak mengenal redenominasi dan sanering seperti yang saat ini lagi jadi polemic di kalangan pengambil kebijakan.

Uang berbasis komoditas justru akan jauh lebih menguntungkan buat masyarakat karena akan terhindar dari “perampasan” kekayaan akibat penurunan daya beli dan inflasi. Sehingga tidak perlu ada kebijakan “penghilangan angka nol” lagi. Wallahu’alm bissawab.

Ali Rama

Mahasiswa s2 di International Islamic University Malaysia

Categories: Economic Issues
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: